Korupsi Dalam Cengkraman Feodalisme

“Siapa yang berani mengkritik atau melawan? Kan sudah dari dulu begini kondisinya. Apalagi mereka pemerintah yang mau dilawan, bagaimana nantinya bias kerja?”
Itulah sepenggal kalimat yang paling sering dilontarkan masyarakat awam ketika diminta komentarnya tentang masalah pelayanan public dan masalah lain yang melanda daerahnya utamanya masalah korupsi. Ini membuktikan bahwa lemahnya bangunan pengetahuan masyarakat yang telah terhegemoni oleh paradigma lama yang berlarut-larut. Kondisi ini tidak terjadi begitu saja, ini memang dibentuk oleh system yang tidak berpihak pada masyarakat bawah. Tidurnya masyarakat selama ini karena tidak punya pilihan lain terhadap kondisi itu, siapa bisa menyangkal kalau kepulan asap didapur mereka berasal dari aktifitas profit di daerahnya yang tidak lepas dari kebijakan yang ada. Belum lagi intervensi dari atasan yang notabene bagian dari yang ‘rusak’ itu.
Pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota, sejarah masa lalu dan peradaban yang besar sangat mempengaruhi kondisi psikolosis masyarakat sampai hari ini tidak terkecuali pemegang kekuasaan. Silsilah, watak, dan strata social masih menjadi bagian yang paling menentukan dalam pola kehidupan masyarakat setempat termasuk dalam menata system pemerintahan. Aturan non formal sampai aturan formal lebih banyak terintegrasi dari peradaban sejarah masa lalu. Namun sangat disayangkan jika nilai-nilai budaya itu tidak dinilai secara bijak, justru mengadopsinya tanpa pertimbangan yang relevan dengan kondisi hari ini. Intinya bahwa sejarah budaya itu memang penting dijadikan acuan dalam tatanan social masyarakat apalagi paham-paham fositif dan nilai moral serta kearifan yang tersirat didalamnya. Mestinya nilai-nilai itu diintegrasikan kedalam system demokrasi secara benar dan terarah. Oleh karena itu, paham feodal harus dimaknai sebagai nilai-nilai yang harus terintegrasi sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.
Hal yang paling menggelitik dan sangat tidak demokratis adalah kebanyakan daerah yang punya sejarah kerajaan besar di masa lalu masih menganggap bahwa yang bisa jadi pemimpin di daerah itu adalah keturunan bangsawan. Namun pilihan itu tidak didasarkan pada latar belakang pengetahuan, kemampuan dan profesionalisme yang dimiliki. Kalau konsep feodalisme seperti ini yang dijadikan sebagai landasan membangun suatu daerah maka yakin saja penyelewengan wewenang dan kekuasaan akan terjadi. Kenapa demikian? Pertama, masyarakat cenderung akan memilih pemimpin (kepala daerah) yang berasal dari keluarga bangsawan tanpa mempertimbangkan factor lain. Kedua, sebagian besar jabatan structural dipemerintahan akan diisi oleh keluarga Bupati/Walikota. Oleh karena pembagian kekuasaan dan jabatan di structural tidak proporsional maka kemungkinan bagi-bagi “kuenya” akan lebih mudah. Maka jangan heran ketika korupsi itu paling banyak terjadi di daerah-daerah karena ada dari legislative sampai eksekutifnya berasal dari silsilah yang sama.