Dugaan Korupsi Percetakan Sawah: Kadis Pertanian Bone Diperiksa Enam Jam Kantor Bupati Kab. Bone

Kejaksaan Negeri (Kejari) Watampone memeriksa Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Ketahanan Pangan Bone, Lanto Pallawa, selama enam jam, di ruang Pidsus Kejari Bone, Senin (7/12). Pallawa diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi percetakan sawah di dinas pertanian.

Lanto datang sekitar pukul 08.00 wita dan baru keluar ruangan pemeriksaan hampir pukul 14.00 wita. Dugaan korupsi percetakan sawah itu terjadi di Desa Pincengpute dan Desa Welado, di Kecamatan Ajangale.

Kajari Bone Masnaeny Jabir membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. “Kami sudah punya penghitungan namun audit resmi dari BPKP belum turun. Jadi saya tidak bisa sampaikan dulu, takutnya nanti berbeda,” katanya.

Masnaeny mengatakan, akan memanggil sejumlah saksi lain terkait kasus tersebut. Namun dia menolak menyebutkan nama yang akan diperiksa. “Nanti ada upaya untuk menghilangkan barang bukti. Inilah bedanya kasus pidana umum dan pidana korupsi. Pidanan korupsi membutuhkan waktu lama karena harus mencari bukti yang kuat. Yang jelas sudah ada calon tersangka,” lanjutnya.

Dalam pemeriksaan kemarin, Lanto berjalan kaki dari kantornya ke kantor kejari yang kebetulan berdekatan. Kapidsus Kejari Bone M Tauhid memimpin pemeriksaan tersebut. Kejari juga sedang menyidik sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di sejumlah dinas di jajaran Pemkab Bone.

Kadis Pertanian Bone yang akan dikonfirmasi terkait kebenaran dugaan korupsi di instansinya yang sedang diselidiki kejari, menurut Kabag Humas dan Infokom Pemkab Bone Asriady Sulaeman, sedang berada di Tanah Suci, menunaikan ibadah haji.(ans)

Manual VS Digital

KEPALA Dinas (Kadis) Pertanian dan Ketahanan Pangan Bone, Lanto Pallawa yang dikonfirmasi terkait pemeriksaan tersebut mengungkapkan, pemeriksaan di kejari Bone itu adalah lanjutan dari hasil temuan inspektorat Jakarta yang menemukan ada selisih luas tanah dari yang diukur dinas pertanian dan yang diukur inspektorat.

“Kami mengukur dengan manual sedangkan inspektorat mengukur dengan alat digital GPS, tentu saja ada perbedaan. Dengan alat tersebut bisa menghasilkan luas yang persis. Jadi dari 200 hektar sawah ada selisih sekitar 80 hektar. Jadi ada perbedaan biaya. Itu saja. Jadi tidak ada masalah,” katanya.(ans)